SBU bukan hanya sekadar formalitas, tetapi menjadi syarat mutlak untuk mengikuti tender proyek pemerintah maupun swasta. Dengan memiliki SBU, badan usaha:

• Mendapat pengakuan resmi atas kemampuan dan legalitas usaha.

• Bisa mengikuti lelang atau tender konstruksi berskala nasional.

• Meningkatkan kepercayaan dari klien, mitra kerja, maupun pemberi proyek.

• Menjadi bukti kredibilitas bahwa perusahaan telah memenuhi standar tenaga kerja, keuangan, hingga peralatan.

Badan usaha harus menyiapkan dokumen legalitas dan identitas lengkap, meliputi:

• Data perusahaan: nama, NPWP, nomor telepon, dan email resmi.

• Data Penanggung Jawab (PIC): nama, NPWP, nomor telepon, dan email.

• Akta pendirian perusahaan beserta SK Kemenkumham.

• Akun OSS (Online Single Submission).

• Pas foto terbaru Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU).

• NIB (Nomor Induk Berusaha) dengan KBLI 2020 sesuai bidang konstruksi.

Untuk menunjukkan kompetensi tenaga ahli, perusahaan wajib melampirkan:

• Sertifikat keahlian yang sesuai dengan klasifikasi dan subklasifikasi konstruksi.

• Surat pernyataan tanggung jawab serta daftar tenaga kerja konstruksi yang dimiliki.

Stabilitas keuangan badan usaha menjadi salah satu syarat penting, dengan ketentuan:

• Bagi badan usaha kualifikasi menengah dan besar, wajib melampirkan laporan keuangan dari akuntan publik selama 2 tahun terakhir.

• Untuk kualifikasi kecil, cukup melampirkan neraca keuangan perusahaan.

• Sertifikat keahlian yang sesuai dengan klasifikasi dan subklasifikasi konstruksi.

• Surat pernyataan tanggung jawab serta daftar tenaga kerja konstruksi yang dimiliki.

Badan usaha juga harus membuktikan kepemilikan serta kondisi peralatan konstruksi yang digunakan, dengan melampirkan:

• Bukti kepemilikan alat konstruksi.

• Surat pernyataan laik pakai (khusus untuk kualifikasi kecil).

• Hasil pemeriksaan uji kelayakan alat.

• Foto alat konstruksi dari berbagai sisi (depan, samping, belakang).

• Foto plat nama atau identitas alat.